1.
Sejarah
Ekonomi Indonesia
2.1
Sejarah
Pra Kolonialis
Pada
masa sebelum kekuatan
Eropa Barat mampu menguasai daratan
dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita
kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh
berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai
sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara
yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang
dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu
telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia.
Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan
untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi
kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di
nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan
yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah
yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber
tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia
dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang
mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik
konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan
harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi
kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini
memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun
pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit
penguasa.Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di
bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian
besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang
sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan
sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.
2.2
Sistem
Ekonomi Kapitalisme Liberal
Sistem ekonomi Liberal/Kapitalis
adalah sistem ekonomi yang aset dan faktor produksinya yang hampir sebagian
besar dimiliki oleh swasta/pribadi. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan
berusaha untuk mendapat keuntungan/profit sebesar-besarnya. Sistem perekonomian
ini, memberikan kebebasan pada setiap orang dalam proses ekonomi.
Ciri – ciri ekonomi
Liberal/Kapitalis adalah
- secara
keseluruhan barang yang di hasilkan bermutu tinggi
- masyarakat
diberi kebebasan dalam memiliki sumber produksi
- timbul
persaingan dalam masyarakat
- pemerintah tidak ikut campur
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Dalam sistem ekonomi
apapun tidak terlepas adanya Keuntungan dan kelemahan dalam menjalankan sistem
ekonomi. Liberal/Kapital sendiri pun memiliki 2 posisi tersebut. Keuntungan
sistem ini adalah :
-
mengahasilkan
barang – barang bermutu tinggi, timbulnya rasa ingin maju dari
masyarakat
- semua yang dilakukan dilakukan secara efisien
dan efektif, dan untung yang besar.
·Lalu disisi lain sistem ini memiliki kelemahan yaitu :
- karena
persaingan begitu bebas maka terjadilah persaingan yang tidak sehat antar
masyarakat
- terjadinya
jenjang sosial yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin
- sulitnya
pemertaan pendapatan.
2.3 Era Pendudukan Jepang
Konstelasi peta politik pada masa
perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi
penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan
hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali
pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei,
Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.
Kebijakan
ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :
1. Perluasan Areal Persawahan
2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.
Perluasan areal persawahan guna
meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun
1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai
berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan
harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang
menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu
badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan
yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan
kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya
Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya
tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.
2.4 Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan
Orla,Orba dan Reformasi
Ø Masa Orde
Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian
Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut,
Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan
perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
1. Masa
Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal
kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena
adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik
Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan
kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi
itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat
itu.
Dalam
menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :
1. Pinjaman
Nasional
Pinjaman nasional dilakukan oleh
menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan
dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar
bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.
2. Pemenuhan
Kebutuhan Rakyat
3. Melakukan
Konferensi Ekonomi
Pembahasan mengenai peningkatan
hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status
administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.
4. Membuat
Rencana Pembangunan
Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo
Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan,
distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen
ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
5. Membangun
Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Pemerintah berusaha menggandeng
swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.
6. Nasionalisasi
Bank Indonesia
Selain kebijakan di atas, muncul
pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan
Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak
berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal
inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak
stabil.
Ø Masa Orde
Baru ( 1967 – 1998 )
Masa Orde Baru identik dengan masa
pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang
menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada
prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui
pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah
dalam perekonomian mulai masuk.
Pentingnya aspek pemerataan disadari
betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan
sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :
1) Kebutuhan Pokok
2) Pendidikan dan kesehatan
3) Pembagian pendapatan
4) Kesempatan kerja
5) Kesempatan berusaha
6) Partisipasi
wanita dan generasi muda
7) Penyebaran
pembangunan
8) Peradilan
Agar implementasi kebijakan tersebut
dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun)
dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan
Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam
proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi
pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri,
berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana
(KB).
Sisi negatif dari Pelita adalah
kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam,
ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan
pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Meskipun Orde Baru berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh.
Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari
kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Terlepas dari berbagai kontroversi tentang
perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah
meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik
yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.
Ø Masa
Reformasi (1998 - Sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai
tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi sosial dan
politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi
perjalanan sejarah Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling menonjol
adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi
desentralitis.
1. Masa
Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden
Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas Negara-negara donor untuk program
pemulihan ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
1) Melakukan restrukturisasi dan
rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
2) Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
3) Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp 10.000,00
4) Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5) Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6) Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Shat
7) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Meski hanya
singkat dalam masa pemerintahannya, namun Habibie menjadi peletak dasar bagi
pemerintahan selanjutnya.
2. Masa Presiden Abdurrahman Wahid / Gus Dur ( 20 Oktober
1999 - 23 Juli 2001 )
Gus Dur memerintah dengan gaya yang
agak kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang membuat kebingungan
public sehingga berakibat seringnya muncul perdebatan di public yang tidak
memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur juga gemar melakukan perjalanan
ke luar negeri, yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan fisiknya juga
mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan pemerintahan.
Perekonomian kala itu butuh
perhatian serius dalam penanganannya, salah satunya sector moneter dan untuk
mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan
Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi
Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai
berikut :
1) Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada
perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan
tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga
sudah mulai stabil.
2) Hubungan
pemerintah dengan IMF kurang baik
3) Sosial dan
Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang membuat investor asing menjadi
enggan untuk menanamkan modal di Indonesia
4) Makin
rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) yang cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan
penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham di dalam negeri
Gus Dur
telah menghiasi bagian sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Di tengah
keterbatasan fisiknya dan gaya kontroversinya, Gus Dur juga telah meletakkan
dasar kebijakan yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan selanjutnya.
3. Masa
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri ( 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004 )
Mewarisi
kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan
Gus Dur ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri maupun
swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif dan indeks harga
saham gabungan yang cenderung menurun.
Salah satu
masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi. Untuk
mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita dan
menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi
korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada masa
kepemimpinan Presiden Megawati, perekonomian Indonesia mulai mengalami kemajuan
walaupun masih ada beberapa kebijakannya yang memicu banyak kontroversi tetapi
Megawati sebagai presiden wanita pertama di Indonesia menjadi bagian dari
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberhasilannya dalam memperbaiki sector
moneter, dan membidani terbentuknya lembaga korupsi jelas merupakan modal
berharga bagi pemerintahan selanjutnya.
4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(20 Oktober 2004 - Sekarang )
Merupakan presiden pertama yang
dipilih oleh rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa
jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan
tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan
ekonomi Negara dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan
SBY yang dianggap kontroversial yaitu :
1) Kebijakan
mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi
sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
(BLT)
Kebijakan
ini ditujukan untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada
masyarakat miskin namun pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan
yang berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijakan
lain yang ditempuh adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan
ini dilakukan melalui pengendalian pembangunan infrastruktur, melalui ajang
pertemuan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (tahun 2006). Event ini
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin
banyaknya investasi asing di Indonesia diharapkan jumlah kesempatan kerja juga
akan bertambah.
Perkembangan
dalam sector utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan
Oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Lalu masa ini
juga ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun,
tingkat inflasi pada masa ini sempat membumbung tinggi.
Pada tahun
2010, perumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi
dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Walaupun korupsi dan kemiskinan tetap
menjadi masalah di Indonesia namun setelah beberapa tahun berada dalam
kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan
kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Era SBY meninggalkan beberapa
masalah yaitu implementasi pembangunan ekonomi terkesan seadanya karena belum
muncul strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Hal
ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat angka pengangguran dan kemiskinan
yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan.
SUMBER:
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar